Lompat ke isi utama

Berita

BAWASLU NIAS BARAT GELAR KAJIAN HUKUM DAMPAK PUTUSAN MK

BAWASLU NIAS BARAT GELAR KAJIAN HUKUM DAMPAK PUTUSAN MK

Foto pemateri Adv. Mulyadi Prawednesdy Gulo saat menyampaikan materi

Nias Barat, Kamis (19/11/2026) – Bawaslu Kabupaten Nias Barat melaksanakan kegiatan Kajian Hukum dengan tema “Dampak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025”, pada Kamis (19/11/2026). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Barat, Ir. Toni Kustianto Gulo, C.Med.

Kegiatan kajian hukum ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat pemahaman jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Barat terhadap perkembangan hukum kepemiluan, khususnya mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 terhadap kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan.

Perkuat pemahaman jajaran terhadap kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan.

Dalam pemaparan materi, Adv. Mulyadi Prawednesdy Gulo, S.H., menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 membawa perubahan penting terhadap kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan. Melalui putusan tersebut, produk Bawaslu yang sebelumnya berupa rekomendasi ditegaskan menjadi putusan yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU.

Pemateri juga menekankan bahwa KPU wajib melaksanakan konsekuensi administratif dari putusan Bawaslu tanpa melakukan pemeriksaan ulang terhadap substansi perkara. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi perhatian penting bagi jajaran pengawas dalam menjalankan fungsi penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perubahan tersebut menuntut Bawaslu untuk semakin memperkuat proses pembuktian, ketelitian dalam pemeriksaan, kualitas pertimbangan hukum, serta dokumentasi setiap penanganan pelanggaran. Hal ini menjadi penting agar setiap putusan yang dihasilkan memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang kuat.

Melalui kegiatan kajian hukum ini, diharapkan jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Barat semakin memahami implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 serta mampu meningkatkan kesiapan kelembagaan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum Pemilihan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas dan profesionalisme jajaran Bawaslu Kabupaten Nias Barat dalam menghadapi berbagai tantangan hukum kepemiluan pada masa mendatang.

Bawaslu Memutus – KPU Menindaklanjuti – Bawaslu Membuktikan.

Humas Bawaslu Nias Barat