Pelantikan Panwaslu Desa Secara Serentak se-Kabupaten Nias Barat

humas | Senin, Maret 16, 2020 - 11:03

BAWASLUNISABAR - Pelantikan Panwaslu Desa Se Kabupaten Nias Barat dilaksanakan secara serentak di masing-masing Kecamatan yang dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Nias Barat, Rohaniwan dan Undangan lainnya, Sabtu (14/03/2020).

Ketua Bawaslu Nias Barat (Yulianus Gulo) menyampaikan arahan dan bimbingan pada pelantikan Panwaslu Desa se-Kec. Mandrehe

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Panwaslu Desa se-Kec. Mandrehe

Bawaslu Nias Barat mengucapkan antesi setinggi tingginya kepada Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Nias Barat atas terlaksananya proses Perekrutan jajaran Pengawas tingkat Desa yang pada hari ini secara serentak diambil sumpah/janji jabatan oleh Ketua Panwaslu di masing-masing Kecamatan Se Kabupaten Nias Barat.

Anggota Bawaslu Nias Barat (Hiskiel Daeli) menyampaikan arahan dan bimbingan pada Pelantikan Panwaslu Desa se-Kec. Lahomi

Pelaksanaan pelantikan Panwaslu Desa se-Kec. Lahomi

Bawaslu Nias Barat mengharapkan Panwaslu Desa se Kabupaten Nias Barat yang telah dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya dapat melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Panwaslu Desa se-Kec. Sirombu

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Panwaslu Desa se-Kec.Mandrehe Barat

Dengan amanah Undang-Undang dan peraturan yang berlaku Panwaslu Desa dapat menjaga integritas, netralitas dan independensi sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik. oleh karena itu, Panwaslu Desa melaksanakan pengawasannya dengan metode CAT (Cegah Amati dan Tindak), apabilah hal ini dapat terlaksana dipastikan akan meminimalisir terjadinya penodaan demokrasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab karena kepentingan tertentu./HUMAS